Uu perlindungan hutan pdf

Perlindungan dan pemberdayaan masyarakat desa hutan. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepala konsumen. Undangundang perlindungan satwa yang ketinggalan zaman. Pasal 5 ayat 2 undangundang dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat undangundang dasar 1945. Secara hukum perlindungan hutan telah dicantumkan dalam peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2004, serta masalah perlindungan hutan juga berkaitan dengan undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Undang undang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan a tas undang undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan m enjadi undang undang lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 86.

Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara. Undangundang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya lembaran negara republik indonesia tahun 1990 nomor 49, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3419. Undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan menjadi undangundang lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 86, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4412. Undangundang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan lembaran negara republik indonesia tahun.

Uu no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 20, pasal 21, pasal 28h ayat 1, serta pasal 33 ayat 3 dan ayat 4 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Pengertian dan definisi hutan dan kehutanan disertai pendapat. Pdf perlindungan hutan hujan berbasis hak aryes martins. Oleh karena itu, pengkajian status perlindungan hutan ditinjau berdasarkan undangundang yang telah ada saat ini perlu dilakukan. Database peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan jdih di lingkungan bpk ri. Undangundang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 1999 nomor 60, tambahan lembaran negara nomor 3839. Pdf hutan mangrove study on the implication of uu ri no. Undangundang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuanketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara tahun 198 2 nomor 12, tambahan lembaran negara nomor 3215. Uutuk menyelenggarakan dan melaksanakan perlindungan hutan, maka diperlukan kerjasama dengan instansi lain seperti polri, tni, hakim, jaksa, dan sebagainya, serta diperlukan adanya peran serta. Undangundang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang lembaran negara republik indonesia tahun.

Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437. Bila dilihat secara umum, negara kita indonesia membagi hutan menjadi dua sisi yaitu status. Perlindungan hutan meliputi pengamanan hutan, pengamanan tumbuhan dan satwa liar, pengelolaan tenaga dan sarana perlindungan hutan dan penyidikan. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang danatau jasa yang tersedia dalam masyarakat. Undangundang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan. Undangundang republik indonesia nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban ada di sini download pdf uu no. Undangundang nomor 12 tahun 1992 undangundang nomor 12 tahun 1992 merupakan peraturan yang mengatur tentang sistem budidaya tanaman dimanana didalamnya secara.

Undangundang ini merupakan revisi dari undangundang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Bagian kedua tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan. Undangundang ini dijadikan dasaracuan diterbitkannya undangundang yang lain yang berkaitan dengan perlindungan hutan. Pdf hutan mangrove study on the implication of uu ri no 27. Undangundang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan persetujuan bersama dewan perwakilan rakyat republik indonesia dan presiden republik indonesia. Undangundang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 140, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5059. Bab i ketentuan umum pasal 1 dalam undangundang ini yang dimaksud dengan. Pasal 20, pasal 21, pasal 27 ayat 2, pasal 28a, pasal 28c, dan pasal 33 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Pasal 16 pemburuan swasta liar diatur dengan peraturan perundangan, dengan mengindahkan tujuantujuan yang telah ditetapkan dalam undangundang ini. Tidak sedikit masyarakat indonesia yang belum paham mengenai perbedaan hutan lindung dan hutan konservasi. Hutan mangrove study on the implication of uu ri no 27 tahun 2007 on coastal region and isles management on mangrove forest management article pdf available. Perlindungan hutan presiden republik indonesia, menimbang.

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Pasal 20, pasal 21, pasal 28h ayat 1, dan pasal 33 ayat 3 undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1985 tentang perlindungan hutan lembaran negara tahun 1985 nomor 39, tambahan lembaran negara nomor 3294. Status perlindungan hutan berdasarkan undangundang di. Ruang lingkup perlindungan hutan pdf free download. Peraturanperaturan yang mengatur berbagai hal mengenai usahausaha perlindungan hutan sangat diperlukan agar usahausaha perlindungan hutan dapat diterapkan dengan baik dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 undangundang nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuanketentuan pokok kehutanan lembaran negara tahun 1967 nomor 8, tambahan lembaran negara nomor 2823, dipandang perlu untuk mengeluarkan peraturan pemerintah tentang perlindungan hutan. Undangundang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup uu pplh secara eksplisit mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Uu no tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Sep 04, 2019 payung hukum yang mengatur segala kegiatan pada hutan konservasi di indonesia adalah undangundang no. Perlindungan hutan memiliki tujuan utama untuk menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungan hutan.

Undangundang tentang perlindungan saksi dan korban. Tentang pemanfaatan jenis kera ekor panjang macaca fascicularis, beruk macaca nemestrina dan ikan arowana scleropages formosus untuk keperluan eksport. Perlindungan hutan diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai secara optimal dan lestari. Setelah berjalan selama 5 tahun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain multitafsir. Undang undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan lembaran negara republik indo nesia tahun. Undang undang ri nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun konsep dari konservasi itu sendiri terdapat istilah perlindungan, bukan berarti hutan konservasi sama dengan hutan lindung hutan lindung merupakan kawasan yang memiliki. Peraturan ini disahkan pada tanggal 10 agustus 1990 oleh presiden ri kedua kala itu yaitu soeharto. Pengertian dan definisi hutan dan kehutanan disertai.

Namun, menurut uu ini, membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan asalkan dengan memperhatikan kearifan lokal daerah masingmasing. Perlindungan hutan diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai secara. Undangundang nomor 20 tahun 1950 tentang pemerintahan jakarta raya lembaran negara republik indonesia tahun 1950 nomor 31. Regulasi peraturan perundangan tentang satwa liar di. Undangundang nomor 11 tahun 1950 tentang pembentukan provinsi jawa barat berita negara republik indonesia tanggal 4 juli 1950 jo.

Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana lembaran negara republik indonesia tahun. Jika dilihat dari definisi, hutan konservasi dan hutan lindung sulit untuk dibedakan. Meski tingkat penurunannya cukup besar, namun dengan masih adanya pengurangan luasan kawasan hutan. Pasal 5 ayat 2 undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Hutan mangrove study on the implication of uu ri no 27 tahun 2007 on coastal region and isles management on mangrove forest management article pdf available december 2008 with 3,800 reads. Pasal 16 1 pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi kehutanan diberikan wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 undangundang nomor 5 tahun 1967. Undang undang nomor 19 tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan a tas undang undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan m enjadi undang undang lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 86, tamb ahan. Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan. Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agraria lembaran negara republik indonesia tahun 1960 nomor 104, tambahan lembaran. Undangundang nomor 18 tahun 20 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan lembaran. Bagian kedua tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan pasal 22. Undangundang nomor 12 tahun 1992 undangundang nomor 12 tahun 1992 merupakan peraturan yang mengatur tentang sistem. Peraturan pemerintah pp tentang perlindungan hutan. Secara sederhana, di dalam ilmu kehutanan hutan diartikan sebagai suatu kumpulan biologi yang di dominasi oleh pepohonan dan tanaman besar.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Undangundang nomor 18 tahun 20 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dalam hubungannya dengan tata kelola hutan dan lahan, undangundang ini menyinggung perihal kebakaran hutan, dimana lewat perundangan ini memberikan kewenangan bagi kementerian lingkungan hidup untuk menentukan kriteria baku kerusakan. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 undangundang nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuanketentuan pokok kehutanan lembaran negara tahun 1967 nomor 8, tambahan lembaran negara nomor 2823. Pasal 1 ayat 3, pasal 20, pasal 21, pasal 28g, pasal 28i, dan pasal 28j undangundang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Undangundang nomor 11 tahun 20 tentang pengesahan protokol nagoya tentang akses pada sumber. Dalam rangka perlindungan hutan, telah diterbitkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan. Berikut adalah per undang undang an yang menyebutkan pasal sanksi pidana bagi pelaku terjadinya kebakaran hutan.